Perlindungan Anak Di Indonesia

Dewasa ini perlindungan di indonesia sangat memprihatinkan masih banyak anak-anak penerus bangsa ini yang masih ditelantarkan oleh pemerintah hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengeksploitasi anak dengan sesuka hatinya sendiri, para wakil rakyat hanya berdiam diri tanpa tindakan berarti melihat polemik tersebut. Seharusnya para wakil rakyat di pemerintahan sadar bahwa kesuksesan bangsa ini untuk maju berada pada tangan mereka sebagai penerus bangsa ini. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak, sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat di dalam konstitusi dasar kita, pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi oleh konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi;”Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” Ketika KHA dideklarasikan Indonesia termasuk negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkannya CRC, pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi, berarti negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh karena itu sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak anak.

Tahun 1997 pemerintah mengintrodusir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya, untuk masanya, undang-undang ini dipandang sebagai bagian dari perhatian negara terhadap anak. Tidak bisa dilupakan pula, bahwa  pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya menyebutkan tentang anak. Kelahiran undang-undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 tahun masyarakat Indonesia hidup di bawah rezim Orde Baru yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia. Tetapi puncak perjuangan perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama amandemen UUD 1945,  dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berikut ini merupakan beberapa cara untuk meminimalisir persoalan perlindungan anak di Indonesia :

  1. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak. Mekanisme terpadu ini bisa merujuk pada sistem yang dikembangkan di beberapa negara ASEAN, dan yang saat ini yang terbaik adalah seperti yang dikembangkan di Malaysia.
  2. Untuk mengurangi tingkat diskriminasi pada anak maka perlu untuk menaikkan batas usia menikah pada anak perempuan sehingga posisinya setara dengan laki-laki. Mengambil langkah segera yang diperlukan untuk mencegah dan mereduksi semua bentuk pernikahan dini. Mengupayakan agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan suku minoritas mendapatkan perhatian yang lebih tinggi untuk mensejahterakan mereka.
  3. Menaikkan batas usia minimal tanggung jawb kriminal anak sampai level yang bisa diterima secara internasional. Menjamin agar anak-anak yang ditahan selalu dipisahkan dari orang dewasa, dan agar perampasan kebebasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, untuk periode sesingkat mungkin dan dalam kondisi selayaknya.
  4. Melanjutkan usaha menghapus pekerja anak (anak-anak yang bekerja) khususnya dengan menangani akan penyebab eksploitasi ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan serta mengembangkan sistem monitoring pekerja anak yang komprehensif misalnya dengan bekerjasama dengan LSM, penegak hukum, pengawas buruh dan lembaga lembaga internsional.
  5. Menjamin agar Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak diberi alokasi sumberdaya yang memadai dalam implementasinya serta dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
  6. Meratifikasi dua oprional protocol Konvensi Hak Anak (KHA) yang hingga saat ini belum diratifikasi pemerintah Indonesia yaitu opsional protocol KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornographi anak, serta optional protocol KHA tentang anak di dalam konflik bersenjata. Belum diratifikasinya kedua optional protocol ini mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan catatan buruk karena belum sungguh sungguh memiliki komitmen dalam upaya perlindungan anak yang menyeluruh.

Pada intinya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Cat : Dari berbagai Sumber

By Syarif Hidayat Adipura (Mahasiswa S1 Fakultas Hukum UNPAD BANDUNG)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s