Salah Satu Kasus Tindak Pidana Khusus Di Era Reformasi

Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat negara pada reformasi, mengundang perhatian masyarakat banyak, adalah kejahatan korupsi dana non budjeter. Begitu banyak kejahatan yang dilakukan pada reformasi ini, namun yang akan dibahas hanya satu yaitu tentang korupsi dana non budjeter. Pada kurun waktu sepanjang tahun 2002 hingga sekarang kasus yang paling banyak menyita perhatian masyarakat adalah kasus penyalahgunaan dana non budjeter sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah). Persidangan kasus ini digelar disemua stasiun televisi di indonesia bukan karena kasus ini pelakunya adalah selebritis, tapi beliau adalah Akbar Tanjung, seorang ketua partai politik (GOLKAR), dan ketua DPR R.I dan beliau juga adalah seorang pejabat orde baru yang menjabat selama 10 tahun lebih. Kasus ini bermula dari pernyataan Mahfud MD yang menyatakan : “ bahwa Akbar Tanjung telah menerima kuncuran dana dari bulog sebesar 90 miliar sebelum pemilu tahun 1999,sewaktu dia mengisi acara seminar yang diadakan mahasiswa di kediri. Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa informasi ini sebenarnya berasal dari menteri kordinator perekonomian atau kepala bulog (Rizal Ramli), ketika sidang kabinet pada tanggal 1 februari tahun 2000, katanya dana tersebut diberikan kepada partai Golkar dan sampai sekarang tidak ada pertanggungjawabanya.” Pernyataan Mahfud MD ini kemudian menimbulkan kontroversial di msyarakat dan bak air bersambut gayung tekanan pun datang dari mana-mana untuk mengusut kebenaran dari pernyataan tersebut karena melihat adanya implikasi yang besar baik dari hukum maupun secara politik. Jika pernyataan ini benar, partai politik didiskualifikasi dari pemilu 1999 dan hasil yang didapatkannya dari pemilu terancam tidak diakui bahkan partai ini dapat dibubarkan karena dianggap telah melanggar UU no 2 tahun 1999 tentang partai politik, terutama dalam soal donasi untuk partai. Dari hasil keterangan dalam persidangan Rahadi Ramelan atas dana non budjeter sebesar Rp. 5,4 miliar diketahui bahwa kasus Buloggate II berawal pada rapat kordinasi terbatas (Rakortas) setelah rapat umum di istana negara yang dipimpin oleh presiden BJ Habibie pada tanggal 10 februari 1999.

Pada waktu itu menteri-menteri yang hadir adalah Menperdagri dan ketua bulog Rahardi Ramelan, Menko kesra dan Taskin haryono, suyono serta Mensegneg Akbar Tanjung. Sidang ini pada intinya membahas tentang rencana untuk menambah kekurangan sembako di beberapa daerah untuk mengatasi rawan pangan. Dalam pertemuan ini Rahardi Ramelan melaporkan adanya dana bulog yang dapat digunakan untuk memberi sumbangan sembako kepada BJ Habibie dan kemudian BJ (selaku presiden) menyetujui penggunaan uang tersebut untuk membeli sembako bagi masyarakat miskin sebesar 40 miliar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannnya dibawah kordinasi Akabr Tanjung selaku Menseneg. Dana ini akan dijadikan pendanaan bagi program yang merupakan program dari JPS. Sasarannya adalah daerah-daerah yang msih kurang menerima penyaluran sembako dari program JPS sebelumnya yang telah dilakukan pemerintah yakni daerah-daerah di jawa timur, jawa barat, jawa tengah, DKI jakarta dan DI Yogyakarta. Pada tanggal 15 februari 1999 terdakwa H. Dadang sukandar selaku ketua yayasan islam raudatul jannah, mengajukan surat permohonan pengadaan dan penyaluran sembako kepada Haryono Suryono selaku menteri koordinator kesra dengan surat nomor 03/DD. YRJ/III/1999 tanggal 15 februari agar ia ditunjuk sebagai rekan melaksanakan pembelian dan pembagian sembako kepda masyarakat miskin. Haryono suryono memberi disposisi (catatan) yang ditujukan kepada Akbar tanjung sesuai petunjuk bapak presiden, tolong pertimbangkan sesuai syarat dan peraturan yang berlaku. Kemudian Akbar Tanjung meminta H. Dadang Sukandar agar datang atau tiga hari lagi dengan membawa mitra kerja yang berpengalaman dalam pengadaan dan penyaluran sembako. Beberapa hari kemudian H. Dadang sukandar kembali menemui Akbar Tanjung dengan membawa Winfried Simatupang selaku mitra kerjanya. Akbar Tanjung meminta kepada orang itu untuk melakukan pemaparan atau menjelaskan mengenai kemampuan dan pengalaman serta cara-cara dalam pembagian sembako yang akan dilaksanakan.

Dan akhirnya, kedua orang itu melakukan pemaparan atau penjelasan di hadapan Akbar Tanjung yang dihadiri oleh saksi Ir. Mahdar, staf menteri sekertaris negara dan Ibnu Astaman pengurus yayasan raudatul jannah. Akbar Tanjung menyetujui sistem pembelian dan pembagian sembako tersebut. Pada tanggal 1 maret 1999, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan,MSc, membuat nota kepada saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku deputi keuangan bulog, dan saksi Drs. Jusnadi Suwarta selaku kepala pembiayaan bulog, untuk mengeluarkan uang bulog sebesar 20 miliar atas memo atau nota. Selanjutnya pada tanggal 2 maret 1999, saksi Drs. Ruskandar MBA dan Drs. Jusnadi Suwarta membuat dan menandatangani 2 lembar cek masing-masing :

1.    Cek bank bukopin nomor : 01.AA.447790 tanggal 2 maret 1999 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

2.    Cek bank exim nomor : CC.821521 tanggal 2 maret 1999 dengan nilai nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Kedua lembar cek tersebut, setelah dibuat dan ditandatangaini, lalu dilaporkan oleh saksi Drs. Ruskandar, MBA kepada saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, dan pada hari itu juga saksi Rahardi Ramelan, meminta kepada saksi Ruskandar untuk menyerahkan kedua lembar cek tersebut kepada Akbar Tanjung di kantor sekertaris negara. Dan pada hari itu juga, cek diserahkan kepada Akbar Tanjung yang di saksikan oleh Is Hadi. Pada tanggal 19 april 1999, Rahardi Ramelan membuat memo atau nota kepada saksi Ruskandar selaku deputi keuangan bulog yang isinya adalah “meminta untuk mengeluarkan uang bulog sebesar 2 0 miliar”. Atas dasar memo tersebut Ruskandar melaporkan kepada saksi Rahardi Ramelan, dan kemudian Rahardi Ramelan menyuruhnya untuk menyerahkan cek tersebut kepada Akbar Tanjung.

Penerimaan cek seluruhnya senial 40 miliar yang diterima oleh Akbar Tanjung seperti tersebut di atas, tanpa membuat berita acara serah terima atau tanda terima, dan penyerahannya pun kepada terdakwa II H. Dadang Sukandar dilakukan oleh Akbar Tanjung tanpa bukti-bukti tertulis baik berupa tanda terima, maupun tanda kontrak perjanjian kerja dalam penggunaan uang sebesar 40 miliar. Akhirnya, terdakwa II H. Dadang Sukandar selanjutnya menyerahkan uang hasil pencairan cek-cek tersebut senilai 40 miliar kepada terdakwa II Winfried Simatupang selaku mitra kerjanya untuk melakukan pembelian dan pembagian sembako pada masyarakat miskin tersebut, namun tidak pernah terlaksanakan. Baharudin Lopa dan Andi Hamzah mengatakan bahwa perangkat hukum pemberantasan korupsi di indonesia sudah terlalu keras, hanya saja manusia dan pelaksana dari perangkat aturan hukum tersebut sudah sangat buruk. Pada kesempatan yang lain, Andi Hamzah mengatakan bahwa ada banyak kalangan yang mengatakan, bahwa salah satu penyebab meningkatnya korupsi adalah perundang-undangan yang yang kurang lengkap atau kurang keraas. Masyarakat dan juga pakar hukum selalu melihat kekurangan undang-undang menyebabkan kurang lancarnya pemberantasan korupsi, di samping itu sistem administrasi negaranya yang menjadi penyumbang terbesar  terjadinya korupsi.

Begitu kerasnya perangka hukum tentang pemberantasan korupsi sehingga UU no 31 tahun 1999, mencantumkan dalam salah satu pasalnya (pasal 2 ayat 2) bahwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan keadaan tertentu pidana mati dapat dijalankan. Tampak dengan jelas bahwa dilihat dari segi materi hukum (substansi), pemberantasan korupsi sudah semakin menunnjukkan semangatnya, namun itu semua hanya tertuang dalam dalam untaian kata UU saja, realitanya tidak mencerminkan demikian. Realitas pemberantasan korupsi di negeri kita (indonesia) menunjukkan betapa lemahnya hukum dalam menjerat para koruptor. Tidak bisa dipungkiri lagi, banyaknya kasusu korupsi yang akhirnya divonis bebas, maupun ringan dapat terjadi karena rendahnya kualitas dan minimnya moral para aparatur hukum, bahkan ada indikasi untuk menentukan berat ringannya hukuman  dalam kasus korupsi. Kita lihat saja, putusan MA yang membebaskan Akbar Tanjung dari dakwaan korupsi dana non budjeter sebesar 40 miliar, ini memperrlihatkan bahwa apa yang dilakukan hakim cenderung legistis, padahal fakta selama persidangan menunjukan bahwa Akbar Tanjung terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, baik materil maupun formil. Ada semacam kerja sama antara aparat penegak hukum untuk menentukan berat ringannya, atau bebasnya pelaku tindak pidana korupsi sehingga hampr seluruh institusi penegak hukum. Mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menjatuhkan pidana terhadap koruptor malah menjadi pihak yang tercemar, bergelepotan dengan korupsi.

Namun, tidak diharapkan dalam era reformasi hukum ini menegakkan terhadap tindak pidana korupsi masih tetap seperti dahulu. Yang diharapkan suasana penegakkan korupsi tidak lagi bersifat koruptif akan tetapi lebih kondusif dalam kinerja pemberantasannya. Dengan demikian, usaha-usaha yang serius dan komprehensif harus dilakukan untuk memberantas korupsi di indonesia. Reformasi admnistrasi secara menyeluruh dalam bentuk privatisasi, deregulasi, dan desentralisasi merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan. Untuk itu perlu adanya komitmen dan nilai-nilai masyarakat yang menganggap korupsi sebagai tindakan yang amat tercela. Oleh sebab itu, program pemberdayaan dan penyadaran masyarakat akan bahaya korupsi sudah seyogyanya dilakukan di indonesia. Semangat reformasi dalam bentuk berpikir luar biasa, lupakan hukum lihat nurani pemberantasan korupsi memerlukan exemplars. Gunakan makna (meaning) yang terdalam, pakailah cara-cara spiritual kita. Sekumpulan cara-cara ini adalah suatu model pemberantasan korupsi menggunakan metode hermeneutika. Ada pengorganisasian dari pemikiran kita untuk memberantas korupsi secara logis, taat asas, ikuti aturan. Model inilah yang kita kenal dengan model positivistik, atau pemberantasannya menggunakan IQ (intelligence quotient) dalam jenis pemikiran yang lain pemberantasan korupsi akan cenderung untuk berpikir asosiatif, yang terbentuk oleh kebiasaan dari cara-cara formal, serta memampukan pola-pola emosi. Ini kita kenal dengan kecerdasan EQ (emotional quotient).

(Sumber : buku “PEMBARUAN HUKUM PIDANA” tahun 2008 halaman 262 karangan Yesmil Anwar  dan Adang)

By Syarif Hidayat Adipura (Mahasiswa S1 Fakultas Hukum UNPAD BANDUNG)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s